Nasional

Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah

JAKARTA – Ahli Hukum Administrasi, Ridwan dihadirkan sebagai ahli pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) dalam Mahkamah Konstitusi ( MK ). Dalam keterangannya, ia mengumumkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon perwakilan presiden (cawapres) 2024 merupakan hal yang mana tidaklah sah.

“Pencalonan Rakabuming Raka di persepektif hukum administrasi saya menyimpulkan itu tidak ada sah,” kata Ridwan di persidangan PHPU dalam Gedung MK, Hari Senin (1/4/2024).

Ridwan menjelaskan, tak sahnya pencalonan Gibran yang disebutkan akibat pada pada waktu pendaftaran yakni pada periode 19 hingga 25 Oktober 2023, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 itu belum diubah pascaputusan 90/PUU-XXI/2023 persoalan batas usia capres lalu cawapres.

“Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah, sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku pada pada waktu itu adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mana mensyaratkan pada calonnya itu berusia paling rendah 40 tahun,” tutur Ridwan.

“Sehingga dengan demikian pada ketika pendaftaran yang bersangkutan memang benar belum berusia 40 tahun. Baru kemudian baru setelahnya itu diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapannya sebagai pasangan calon itu menggunakan Keputusan KPU Nomor 1362 Tahun 2023,” katanya.

Ridwan memandang kebijakan KPU yang meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto padahal belum 40 tahun dinilai aneh dari segi hukum administrasi, pada konsiderans, pada Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

“Padahal tindakan tentang penetapan pasangan partisipan pemilihan umum itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara Peraturan KPU itu telah diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang, itu secara hukum administrasi bukan tepat sebab tidaklah berlaku, mestinya yang mana bermetamorfosis menjadi pertimbangkan adalah UU yang dimaksud baru, peraturan yang tersebut baru,” kata Ridwan.

Artikel ini disadur dari Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah

Related Articles

Back to top button