Nasional

Bisakah MK Netral Tangani Sengketa Pemilihan Umum 2024? Suhartoyo: Kami Berupaya Semaksimal Mungkin

Sidakberita.com – JAKARTA – Netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) pada menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 akan menjadi sorotan. Pasalnya, Ketua MK sebelumnya, Anwar Usman dianggap tiada bisa jadi menjaga muruah MK sebab memberikan karpet merah untuk sang keponakan, Gibran Rakabuming Raka forward sebagai calon perwakilan presiden pada Pilpres 2024.

Ketua MK Suhartoyo melakukan konfirmasi pihaknya netral pada penyelesaian sengketa pilpres 2024 pada sidang PHPU nantinya. “Ya kami berupaya semaksimal kemungkinan besar (netral) untuk itu,” kata Suhartoyo untuk wartawan di dalam Gedung MK, Hari Jumat (22/3/2024).

Suhartoyo menilai independensi merupakan sesuatu yang dimaksud abstrak. Sehingga, konkretnya sanggup diketahui pasca ada putusan MK.

“Kemudian bagaimana ketika putusan itu dijatuhkan. Kalau riilnya kan susah masalah independensi itu kan sesuatu yang mana abstrak. Konkretnya baru actionnya ketika kami telah menjalankan proses itu kemudian menjatuhkan putusan, nanti mampu dinilai putusan itu,” tutur Suhartoyo.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 pada 22 April 2024 setelahnya 14 hari kerja. Juru Bicara MK Fajar Laksono menjamin hal yang dimaksud masuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2024.

“Putusan itu tanggal 22 April, kalau diregistrasinya tanggal 25 (Maret) hari Mulai Pekan ya,” kata Fajar Laksono untuk wartawan pada Gedung MK, Kamis (21/3/2024).

Related Articles

Back to top button