Nasional

Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum AMIN Ingin Diskualifikasi Cawapres Gibran

Sidakberita.com – JAKARTA – Pasangan calon presiden lalu duta presiden nomor urut 1, Anies Baswedan lalu Muhaimin Iskandar (AMIN) telah dilakukan resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). AMIN menginginkan MK mendiskualifikasi cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka .

Hal ini disampaikan pasukan hukum Pasangan AMIN, Sugito Atmo Prawiro pada Polemik Trijaya ‘Sengketa Pemilu, Hak Angket, kemudian Kompromi Politik’ secara virtual, Hari Sabtu (23/3/2024).

“Jadi sebenarnya kalau di dalam pada Petitumnya itu kan kita menginginkan ya anu lah diskualifikasi untuk Cawapres Nomor dari Nomor 2, di hal ini Gibran,” katanya.

Sugito mengamati jelas ada pelanggaran kode etik di putusan 90 MK tentang batas usia capres-cawapres. Selain itu, ada peringatan serius keras kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelnggar Pemilihan Umum (DKPP) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari sebab sudah menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tanpa mengubah aturan terlebih dahulu.

“Karena itu kan jelas dalam samping melanggar kode etik di area Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi ya, juga Ketua KPU-nya itu juga peringatan serius keras kode etik yang mana terkait dengan peringatan tegas dari DKPP. Terus yang dimaksud ketiga juga bawa serunya juga kena peningkatan keras juga,” kata Sugito.

“Jadi dari semua komponen yang dimaksud terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum sebenarnya itu tak akan sanggup lepas dari cawapres nomor 2 serta dari petitum itu yang mana menjadi starting point untuk proses pada waktu nanti kita bersidang di tempat Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Sugito mengungkapkan bahwa Tim AMIN ingin agar Pilpres diulang serta capres Prabowo Subianto harus mengganti cawapresnya. “Iya tapi harus diulang kalau misalnya kejadian semacam itu, mau bukan mau dikarenakan kan nomor 2 tentunya atau perintah harus menjadi Calon Wakil Presiden. Meminta terhadap Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor 2,” katanya.

Ia menegaskan pihaknya telah terjadi mempersiapkan bukti-bukti terkait ketika bergulir sidang di dalam MK. “Kalau yang mana terkait dengan bukti resmi yaitu terkait dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan DKPP yang digunakan terkait dengan Ketua KPU lalu Bawaslu,” katanya.

“Terkait saksi kita punya cukup banyak saksi teristimewa pada Jawa Timur lalu di tempat Jawa Tengah, bahkan ada beberapa Kepala Desa yang mana kelihatannya bersedia untuk memberikan kesaksian. Dan beberapa pelaksana pemilihan raya juga nampaknya akan mencoba untuk sanggup memberikan keterangan di tempat Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Related Articles

Back to top button