Nasional

KPK Kasasi Lawan Vonis Banding Rafael Alun Trisambodo

Sidakberita.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kasasi melawan vonis banding terhadap mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Kasasi itu dilaksanakan agar penyitaan terhadap aset Rafael Alun yang dimaksud berasal dari perbuatan pidana pencucian uang (TPPU) sanggup berjalan secara optimal.

“Menjadi komitmen KPK agar aset-aset yang tersebut berasal dari hasil korupsi maupun TPPU yang digunakan dinikmati para pelaku korupsi yang digunakan salah satunya terdakwa Rafael Alun Trisambodo dapat dikembalikan pada negara melalui asset recovery,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (27/3/2024).

Ali menjelaskan, upaya hukum kasasi itu telah dilakukan dilayangkan melalui jaksa KPK Arjuna BS Tambunan melalui Panitera Muda Tipikor pada PN Ibukota Pusat. Ali menyebut, pihaknya menyoroti vonis banding yang dimaksud diterima Rafael.

Dalam putusan itu, terdapat beberapa aset Rafael Alun kemudian keluarga yang tersebut sempat disita kemudian diputuskan untuk dikembalikan. “Tim Jaksa tetap memperlihatkan yakin bahwa beberapa aset di putusan sebelumnya yang digunakan diputus untuk dikembalikan yang dimaksud adalah hasil korupsi yang mana dijalankan terdakwa,” ungkapnya.

KPK, tutur Ali, menyoroti kebijakan pengembalian aset keluarga Rafael terdiri dari rumah pada Simprug Golf. Dia mengungkapkan tindakan itu inkonsisten usai hakim sebelumnya menyatakan aset itu berasal dari perbuatan korupsi.

“Selain itu dari analisa pasukan jaksa, terkait pertimbangan Majelis Hakim mengenai aset rumah yang dikembalikan diantaranya berlokasi dalam Simprug Golf XV No. 29 Kecamatan Kebayoran Baru DKI Jakarta Selatan di pertimbangan Majelis Hakim menyatakan seluruh aset yang mana dimiliki terdakwa adalah dari hasil korupsi namun pada pertimbangan status barang bukti diputus dikembalikan sehingga terjadi inkonsitensi pada point amar dimaksud,” urainya.

Lebih jauh, ia berharap kasasi yang dimaksud dilayangkan dapat diterima. Ia juga menekankan pentingnya penyitaan aset koruptor. “KPK berharap Majelis Hakim tingkat kasasi sepaham dan juga sependapat bahwa korupsi merusak hajat hidup orang banyak kemudian nantinya di putusan mempertimbangkan dan juga mengutamakan adanya asset recovery sebagai salah satu bentuk efek jera,” jelas dia.

Related Articles

Back to top button