Nasional

Mahfud MD: Ucapan Selamat untuk Presiden Terpilih Lebih Tepat Setelah Putusan MK

Sidakberita.com – JAKARTA – Calon delegasi presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai ucapan selamat terhadap presiden terpilih seharusnya diberikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukanlah berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Secara Yuridis ucapan selamat memang benar lebih lanjut tepat pasca ada konfirmasi atau vonis MK,” kata Mahfud melalui akun X miliknya @mojmahfudmd, Hari Jumat (22/3/2024).

Mahfud menjelaskan, pemenang Pemilihan Umum 2024 bukan ditetapkan oleh kebijakan hasil rekapitulasi KPU, melainkan MK, yang tersebut ditentukan berdasarkan dua cara.

Pertama, ialah konfirmasi, yaitu pemberitahuan MK terhadap KPU bahwa tidak ada ada gugatan pada waktu tiga hari setelahnya tindakan KPU. “Kedua, vonis yakni putusan final akibat ada gugatan yang tersebut diperiksa pada sidang maksimal 14 hari kerja,” kata Mahfud.

Cuitan Mahfud itu juga disertai video berisi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.

“Keputusan KPU belum final lalu mengikat sampai ada konfirmasi dari MK atau putusan MK. Besok, itu kebijakan KPU masih bisa jadi berubah dengan putusan MK, yang tersebut menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Itulah yang tersebut menjadi kewenangan mutlak dari MK menurut konstitusi. Apa itu mungkin?” ujar Jimly.

Secara teoritis, hal yang disebutkan dimungkinkan terjadi. Oleh sebab itu, penetapan pemenang pilpres tidaklah semata-mata menanti kebijakan KPU secara resmi, namun juga harus menanti langkah MK.

“Hormati mekanisme konstitusional kita. Kalaupun MK sudah ada mengonfirmasi atau sudah ada menimbulkan putusan, tetap memperlihatkan itu namanya president elect tidak presiden Indonesia. Itu baru presiden terpilih. Presiden Republik Indonesia tetap memperlihatkan Jokowi sampai tanggal 20 (Oktober),” ucap Jimly.

Berdasarkan penjelasan Jimly, kata Mahfud, sanggup belaka ada pembatalan hasil pemilu, teristimewa jikalau kebijakan MK berbeda dengan langkah KPU. “Misal dalam Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, Thailand, Turki, juga lain-lain,” katanya.

Related Articles

Back to top button