Bisnis

Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, otoritas Diminta Bersikap Tegas

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengajukan permohonan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap banyaknya bermunculan pabrik kelapa sawit tanpa kebun kemudian tidaklah memiliki kemitraan yang digunakan izinnya diberikan kepala daerah. Kehadiran pabrik yang disebutkan kerap kali tanpa mempertimbangkan daya menyokong wilayah serta mengabaikan regulasi.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Perekonomian Universitas Almasdi Syahza mengemukakan pemerintahan pusat harus komitmen menjalankan aturan yang mana mereka buat. Sebab, selama ini yang berubah jadi hambatan adalah tidaklah konsistennya aturan pusat dengan pelaksanaan ke daerah.

Salah satu yang dimaksud berubah menjadi persoalan adalah menjamurnya pabrik sawit tanpa kebun ataupun pabrik mini yang digunakan tak menjalin kemitraan sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Beleid ini mengatur bahwa pabrik harus miliki perkebunan sendiri, apabila tak ada maka pabrik diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan komponen baku 20%.

Prof. Almasdi mengutarakan permasalahan izin pembangunan pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang dimaksud berlaku. Jika bukan akan segera berubah menjadi kesulitan di dalam kemudian hari.

“Dari sisi pertimbangan jarak antar pabrik, adanya kemitraan, juga daya membantu wilayah tentu berubah menjadi acuan melalui sebuah studi kelayakan pabrik kelapa sawit (PKS). Kecuali PKS didirikan tanpa dokumen studi kelayakan dan juga Amdal (analisis dampak lingkungan), ini beresiko terhadap perizinan,” ujar ia di pernyataannya, Kamis (28/3/2024).

“Jika pemberian izin (pabrik sawit) dikaitkan dengan aktivitas urusan politik tentu akan berdampak pasca pilkada 2024, umpama jikalau melanggar akan dikejar oleh lawan politik,” tambah Almasdi.

Dia menegaskan peluncuran pabrik sawit tanpa kebun jelas mengganggu tata niaga sawit yang sudah ada berjalan. Karena itulah, pemerintah wilayah lalu pusat harus tegas pada menjalankan regulasi.

“Jelas mengganggu (pabrik sawit tanpa kebun) tapi salah pemerintah juga. Kenapa diberikan izin pabrik sawit tanpa kebun, harus diakui ini salah satu dampak otonomi daerah. Yang punya wilayah itu bupati tidak pemerintah pusat,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menjelaskan memang sebenarnya pemerintah mengizinkan pabrik sawit tanpa kebun berdiri tetapi diwajibkan menjalin kemitran dengan petani. “Dengan adanya kemitraan inilah, pabrik sawit dapat mengetahui sumber buah sawitnya,” jelas Rawing.

Artikel ini disadur dari Marak Pabrik Sawit Tanpa Kebun, Pemerintah Diminta Bersikap Tegas

Related Articles

Back to top button