Nasional

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Menolak Gugatannya ke MK Dianggap Salah Kamar

JAKARTA – Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis membantah gugatan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap salah kamar. Todung membantah sindiran anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan.

Kata Todung, di Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama juga terakhir yang digunakan putusannya bersifat final. Salah satunya, memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

“Pertama saya menolak disebut salah kamar ya, kalau kita membaca Pasal 24 C UUD 1945 kita akan mengawasi frasa yang sangat luas bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus menyelesaikan semua sengketa pilpres pada arti yang tersebut seluas-luasnya ya,” ujar Todung di dalam Gedung MK, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (28/3/2024).

Oleh oleh sebab itu itu, Todung menganggap pihak yang digunakan memaparkan gugatan pihaknya salah kamar itu sebenarnya kurang teliti membaca aturan perundang-undangan. Sebab, ia menegaskan MK tidak ada semata-mata menyelesaikan persoalan perolehan pendapat hanya di PHPU.

“Ya, jadi ini satu hal, jadi menurut saya mereka yang dimaksud bukan teliti membaca itu, akan menganggap bahwa ya itu semata-mata persoalan pengumuman juga perbedaan perolehan pengumuman tapi sebetulnya tidak. Terstruktur, sistematis, masif (TSM) itu masuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kemudian menyelesaikannya,” ujarnya.

Dia menambahkan MK sebagai penjaga konstitusi mempunyai kewenangan yang dimaksud luas. Menurutnya, MK yang digunakan didirikan pada 2003, beberapa kali juga menguji UUD sebelum tahun itu.

“Jadi kalau dikatakan bahwa MK kewenangannya terbatas menurut saya keliru, mereka itu tidak ada membaca dengan teliti serta mengamati dengan teliti apa yang tersebut diwujudkan MK selama ini. Jadi paham judicial restrain yang dikatakan oleh pihak terkait itu salah identik sekali,” ujarnya.

Diketahui, di persidangan sengketa PHPU yang dimaksud dilakukan pada binaan MK, Ibukota Pusat, Kamis (28/3/2024), anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyampaikan gugatan yang tersebut dilayangkan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo – Mahfud MD kemudian pasangan nomor urut satu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar cacat formil akibat diajukan ke MK.

Dia menyimpulkan gugatan pasangan 01 dan juga 03 seharusnya dilaporkan terhadap pelopor pemilihan umum pada hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya bukan diajukan ke MK melainkan ke Bawaslu lantaran isi permohonan tiada sesuai dengan ketentuan UU khususnya Pasal 475 UU Pemilu. Sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon yang dimaksud adalah salah kamar,” ujar Otto dalam ruang sidang.

Artikel ini disadur dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud Menolak Gugatannya ke MK Dianggap Salah Kamar

Related Articles

Back to top button