Nasional

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap Nepotisme Tidak Boleh Ditoleransi, Hal ini Alasannya

Sidakberita.com – JAKARTA – Tim hukum pasangan calon presiden kemudian delegasi presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Annisa Ismail membeberkan 3 alasan nepotisme tidak ada boleh ditoleransi. Annisa menilai nepotisme sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, lalu masif (TSM) tak boleh sebanding sekali ditoleransi keberadaannya.

Sebab, hal itu melanggar asas pelaksanaan pemilihan umum khususnya asas bebas, jujur, lalu adil. “Dan karenanya menciptakan pemilihan umum yang bukan berpegang pada nilai konstitusi, padahal pilpres seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan berbagai negara di area Malawi, Zimbabwe lalu Austria,” kata Annisa, Rabu (27/3/2024).

Penyebab kedua, kata Annisa, Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum mendesain dua jenis pelanggaran berdasarkan skala untuk pelanggaran administrasi pilpres juga pelanggaran berdasarkan jenis untuk kebijakan pemerintah uang. “Nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran TSM berdasarkan jenis, yang mana artinya keberadaannya sekecil apa pun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM dikarenakan akibat dan juga pelakunya menyerupai money politics,” ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, nepotisme yang digunakan diadakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran pada 1 putaran mempunyai dampak yang dimaksud luas. Sebab, hal itu mengakibatkan abuse of power yang digunakan terkoordinasi yang digunakan dijalankan oleh instrumen kekuasaan.

“Aparat penegak hukum (APH) dijadikan alat kampanye serta pengontrol massa, kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara, kepala tempat dijadikan pasukan pemenangan lokal yang mana mana penolakan akan berujung pada pencopotan lalu penyidikan,” ungkapnya.

“Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, pada mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan lebih lanjut dari 50 persen suara, apabila tidaklah maka bantuan sosial tiada disalurkan juga aparat akan memproses mereka itu secara hukum,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button