Nasional

Todung: Gibran Dianggap Tak Penuhi Syarat Cawapres Seharusnya Didiskualifikasi

Sidakberita.com – JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan Gibran Rakabuming Raka tak sah di pencalonan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

“Termohon sudah pernah melakukan pelbagai tindakan yang digunakan tidaklah berdasarkan hukum guna melakukan konfirmasi Gibran Rakabuming Raka dapat diterima sebagai calon duta presiden,” ujar Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di tempat Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dia menilai adanya fakta yang disebutkan seharusnya Gibran didiskualifikasi dari pencalonan sebagai cawapres. “Gibran tidaklah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon perwakilan presiden serta karenanya telah seyogyanya didiskualifikasi,” katanya.

Kesimpulan itu berdasarkan fakta bahwa ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres tertanggal 25 Oktober 2023 dalam mana aturan PKPU No 19 Tahun 2023 masih berlaku secara utuh termasuk persyaratan bagi capres kemudian cawapres berusia paling rendah 40 tahun.

“Ironisnya, termohon dengan seenaknya mengabaikan PKPU No 19 Tahun 2023 lalu segera menerapkan Putusan MKRI No 90/PUU-XXI/2023,” ucapnya.

Padahal diketahui sebagai termohon yang digunakan mengundangkan PKPU No 19 Tahun 2023 serta termohon berwenang pula mengubah PKPU No 19 Tahun 2023.

“Artinya, tidak ada ada satu alasan pun bagi termohon untuk tiada mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 guna menyesuaikan isinya dengan Putusan MKRI No 90/PUU-XXI/2023 dan juga kemudian baru menerapkannya,” kata Todung.

KPU sebagai termohon baru mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 pasca pendaftaran Gibran semata-mata untuk melakukan konfirmasi pendaftaran Gibran dapat diadakan tanpa hambatan.

Penerimaan Gibran sebagai cawapres tanpa harus mengubah PKPU sebab untuk mengubah PKPU No 19 Tahun 2023 KPU harus berkonsultasi dengan DPR yang digunakan tentunya dapat menyuarakan keberatannya.

“Artinya, apabila PKPU No 19 Tahun 2023 diubah sebelum pendaftaran Gibran ada kemungkinan munculnya hambatan pada proses konsultasi dengan DPR,” ujarnya.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button